Medan - Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga menyebutkan bahwa pada 2013
Sumut kehilangan 2.000 pajak dari kendaraan bermotor akibat kelemahan
belum adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peningkatan
pajak kendaraan bermotor. Akibat hal tersebut tentu saja menyebabkan
Sumut kehilangan sekitar Rp200 miliar yang jika dirataratakan pajak
perkendaraan bermotor sekitar 10 juta per tahun per mobil. Selain itu
juga beberapa target dari tahun 2013 justru tidak tercapai. Ini
menunjukkan bahwa ekpektasi yang diharapkan tidak dibarengi oleh
kemampuan kinerja.
“Sumut banyak sekali kehilangan sumber pemasukan dari pajak kendaraan
bermotor selama ini. Perdanya belum disahkan sampai hari ini,” katanya.
Selanjutnya Chaidir menyebutkan bahwa penurunan APBD Sumut di 2014
tentu saja suatu tidak lazim. Dengan inflasi sebesar 10 persen saat ini
saja tentu saja ini sudah tidak sehat dalam perencanaan postur APBD.
Pemprovsu harus segera merespon berbagai persoalan terkait peningkatan
pendapatan.
Untuk itu solusi yang paling memungkinkan adalah upaya menggenjot
pendapatan dari pajak rokok yang berkisar Rp250 miliar pada 2014 dan
kendaraan bermotor tentunya. Disamping tentu saja dengan memperhatikan
kepemilikan saham di Inalum.
Chaidir mengaku bahwa dirinya memang tidak setuju mengenai penurunan
APBD 2014. Ini menunjukkan bahwa Pemprovsu tidak percaya diri dan ini
menjadi tidak lazim sebagai sebuah lembaga.
“Saya memang tidak setuju dengan menurunnya APBD 2014 ini. Ini menunjukkan bahwa Pemprovsu tidak percaya diri,” katanya.
Pemprovsu dirasa perlu fokus untuk peningkatan pendapatan asli daerah
(PAD). Harus ada tim yang fokus untuk menggali potensi Sumut. Ini
merupakan sebuah kegagalan untuk Pemprovsu. “Ini merupakan kegagalan
untuk Pemprovsu dan DPRD Sumut,” kata Chaidir.
Menurutnya perlu Pemprovsu harus memfokuskan pada pos belanja
langsung. Tidak lagi pada pos belanja tidak langsung seperti P-APBD 2013
yang banyak menempatkan belanja pada belanja tidak langsung.
Sementara Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut, Ruri menyampaikan bahwa
pendapatan terhadap rencana APBD 2013 tentu saja menurun. Postur belanja
untuk aparatur yang sebesar 60 persen saja menjadikan catatan kritis
untuk Pemprovsu. Sementara untuk belanja langsung sendiri hanya tidak
sampai dari 20 persen. Dan ini tentu program peningkatan kesejahteraan
Pemkab/Pemkot se-Sumut tentu perlu diperhatikan.
Pemprovsu tidak cukup percaya diri didalam meningkatkan pendapatan.
Bahkan kinerja dan pelayanan publik justru tidak kunjung baik. Ini tentu
saja membutuhkan keterlibatan masyarakat didalam memberikan masukan
dari masyarakat didalam merencanakan penyusunan APBD ke depan.
Lanjutnya, kurangnya keaktifan Pemprovsu melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan, politik
anggaran hanya sekadar pencitraan. Dan hal ini diamini oleh DPRD Sumut
yang minim sosialisasi atau pelibatan masyarakat dalam memberi masukan
kepada penyusunan anggaran dan segala kebijakan Pemprovsu utamanya yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Pemprovsu tidak bisa disalahkan sendirian karena DPRD Sumut ternyata juga mengamini segala perencanaan Pemprovsu,” kata Ruri.
(sumber : Sumutpos)
