Kapolri Ancam Beri Sanksi Bagi Kapolres yang Tetap Pakai Ajudan

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Sutarman menegaskan bahwa soal larangan Kapolres memakai ajudan sudah diberlakukan sejak dahulu. Aturan baru yang dikeluarkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti ini sebenarnya guna mengingatkan para Kapolres.

"Dalam pengawasan kita ada satu dua, karena itu kita ingatkan. Yang masih nekat ya kita berikan sanksi," terang Sutarman di sela-sela Musrenbangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Sanksi yang diberikan jelas Sutarman bisa sampai pencopotan. "Ya nggak usah jadi Kapolres," terang dia.

Sutarman juga menyampaikan, sesuai aturan sejak lama para Kapolres itu tak boleh memakai ajudan. "Yang ada kapolda ke atas," tegasnya.

"Karena itu kita mengingatkan kembali supaya kekuatan yang ada itu digunakan untuk pelayanan masyarakat," tutupnya. (sumber : Mega Putra Ratya - detikNews)

Read More

Hubungi Kami

Read More

PROTAP diyakin Bisa Percepat Pembangunan Tapanuli

Fernando S

TAPUT – Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak menyambut baik atas disetujuinya pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) oleh DPR RI beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, meski terkesan lambat, namun pembahasan pengesahan Protap disambut baik. Protap diyakini bisa mempercepat pembangunan di kawasan Tapanuli yang saat ini dinilai tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

“Saya yakin, Protap bisa membawa perubahan. Sebab, percepatan pembangunan akan terjadi di kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Tapanuli ini. Artinya, Tapanuli bakal cepat maju,” ucapnya.

“Melihat dari sejarah Tapanuli yang dulunya sebuah keresidenan, sebenarnya pembahasan ini kurang cepat. Seharusnya sudah disetujui di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, faktor lainnya seperti Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia, dan luas wilayahnya sangat mendukung untuk menjadi sebuah provinsi. Intinya Tapanuli sudah siap menjadi provinsi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, lewat forum Rapat Paripurna DPR, kemarin (24/10), seluruh fraksi di DPR RI menyetujui 65 Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan daerah otonom baru segera mulai dibahas. Protap dan Simalungun Hataran termasuk di dalamnya.

Khusus sikap Fraksi PKS, mendorong agar Provinsi Sumatera Tenggara juga segera masuk agenda untuk bisa ikut dibahas. Sejumlah fraksi meyakini, pemekaran daerah merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dan akses masyarakat dalam partisipasi politik.

Hanya saja, mereka memberikan sejumlah catatan. Fraksi PKB misalnya, lewat juru bicaranya Jazilul Fawaid, kinerja daerah otonom baru harus lebih digenjot lagi.

Sedang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) lewat jubirnya Ismet Ahmad mengatakan, pembentukan daerah otonom baru harus didasarkan pertimbangan obyektif, bukan untuk kepentingan satu kelompok elit saja.

“Agar bisa berkembang dengan baik, pertimbangannya harus obyektif,” ujar Ismet.
Fraksi Partai Golkar melalui Idris Laena selaku juru bicaranya, menilai, berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sebagian besar daerah otonomi baru berusia satu dan dua tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik.

“Dari 57 daerah otonomi baru, saat usia satu tahun ada 13 DOB sudah bisa mencapai nilai di atas 30 persen dan 12 DOB usia 2 tahun mendapat nilai di atas 70 persen,” kata Idris Laena.

Dari Fraksi PKS, melalui mulut Buchori Yusuf, menyatakan dukungannya. Malah, FPKS mendorong agar Provinsi Sumatera Tenggara juga diikutkan dalam agenda pembahasan. “FPKS juga mengusulkan supaya Provinsi Sumatera Tenggara dimasukkan dalam RUU DOB usulan inisiatif Komisi II DPR ini,” pintanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kamaruddin menyebutkan, dari 65 RUU itu nantinya akan diprioritaskan 33 RUU, yang gelombang pertama untuk segera dibahas.

Rinciannya, 17 usulan pemekaran dari Papua dan Papua Barat, dan 16 dari daerah lain. Enam belas usulan dari non Papua itu yakni: calon Kota Tahuna (Sulut), Kota Muara Bungo (Jambi), calon Kabupaten Maumere (NTT), Sekayan Raya (Kalbar), Kepulauan Kundur (Kepri), Talaud Selatan (Sulut), Banua Landjak (Kalbar), Lombok Selatan (NTB), Simalungun Hataran (Sumut), Bogor Barat (Jabar), Sukabumi Utara (Jabar), Renah Indojati (Sumbar), Kikim Area (Sumsel),  Panipi (Gorontalo) . Sedangkan dua daerah lainnya adalah calon provinsi masing-masing Provinsi Sumbawa dan Tapanuli.

Sebelumnya, Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) AS Imran Khaitami Daulay juga mendorong upaya pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dipercepat. Ia berharap, semua kepala daerah di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) bisa kembali duduk bersama dalam merancang langkah menuntaskan gerakan pembentukan Sumteng.

(sumber : metrosiantar)

Read More

Redaksi

Merk Usaha                             : CV. A.Media Indonesia
Nama Situs                              : www.indoreportmedia.com

Alamat Operasional                : Jl.Sisingamangaraja Komplek Tengku Hasyim Kel.Bandar Sono Kec.P.Hulu Tebing Tinggi - SUMATERA UTARA
Alamat Kantor iklan               : Jl.S.M.Raja Komplek Tengku Hasyim Kel,Bandar Sono Kec.P.Hulu Tebing Tinggi - SUMATERA UTARA

MANAGEMENT 

Pemimpin Umum                                : Kaharudinsyah
Pemimpin Redaksi                              : Kaharudinsyah
Pimpinan Harian                                 : H. Sulaeman
Sekretaris Redaksi                               : Chairul Fahzi
Bendahara Redaksi                              : Lia R.R
Penasehat dan Kuasa Hukum           :

1. Borkat harahap S.H
2. Ahmad Zulwan SK
3. Khairul Ihsan Saragih

Kepala Divisi Liputan                         : Kis Nanda WIjaya
Kepala Divisi Iklan                              : Lia R.br Rangkuty
Editor                                                     : Putri Utami

WARTAWAN
Khairul Azmi,Kis nanda Wijaya,Kamaluddin,Kus Indra Lesmana,Toto Hardiyanto,Khairul Ihsan,Syafaat Andika,Khairudin,Putri Utami,Chairul Fahzi

Read More

Lowongan Kerja Wartawan

Kami membuka peluang bagi anda yang tertarik menjadi seorang jurnalis independent,dengan kompensasi sbb :

• Komisi target liputan yang dinilai dari seberapa besar nilai beritanya,dan nilai komisi tersebut ditentukan oleh Redaksi IRN Media
• Bonus Target Iklan bagi jurnalis  yang mendapatkan langganan iklan buat personal//perusahaan/Group sebesar 40%

Bagi anda yang tertarik menjadi jurnalis independent kami,syarat-syaratnya  antara lain :

• Mengisi Formulir Lamaran Dibawah ini
• Membayar biaya Kartu PERS (KTA)  sebesar Rp.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ke salah satu rekening admin*.
  * dana tersebut akan dimasukkan ke kas dan digunakan untuk melengkapi atribut semua jurnalis kita kedepannya.

Rekening Admin :

BNI

0262955644

SINARMAS

0031542828

CIMB NIAGA

5060142924115

 

an KAHARUDINSYAH

Lakukan sms Konfirmasi setelah melakukan pembayaran ke nomor :
085692528902

Read More

Pengawasan Keuangan Akan Dilakukan OJK

SIBOLGA – Pengawasan jasa keuangan yang akan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak hanya terhadap perbankan. Akan tetapi, juga terhadap pengawasan pasar modal dan industri jasa keuangan lainnya seperti asuransi, hutang pembiayaan, pensiun, pegadaian. OJK juga akan memberikan edukasi dan perlindungan konsumen atas jasa keuangan tersebut.

Hal ini dikatakan Achmad Fauji, Kepala Regional V OJK yang membawahi beberapa provinsi di antaranya Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Batam, Bengkulu dan Palembang saat bertemu dengan Wali Kota Sibolga HM Syarfi Hutauruk didampingi Asisten II Junedi Tanjung, beberapa waktu lalu.

Usai melakukan pertemuan, Achmad Fauji yang dikonfirmasi METRO di Sibolga mengungkapkan, pertemuan dengan Wali Kota Syarfi Hutauruk adalah untuk memberitahukan bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh panitia Bank Indonesia, akan dialihkan ke OJK mulai tanggal 31 Desember 2013.

“Jadi pengawasan bank yang selama ini dilakukan kantor Bank Indonesia di Sibolga, setelah serah terima nantinya tanggal 31 Desember 2013, pengawasan bank tersebut menjadi wewenang OJK Regional V di Medan. Namun karena di Sibolga tidak ada kantor OJK, maka panitia pengawasan bank yang ada di Bank Indonesia Sibolga akan ditarik ke kantor OJK Regional V di Medan.

Jadi kami akan melakukan pengawasan terhadap bank-bank di regional V dilakukan dari OJK Regional V Medan,” ujarnya. Fauji melanjutkan, pengawasan yang akan dilakukan termasuk kepada 12 bank BPR yang ada di regional V, dan kantor-kantor cabang bank umum lainnya.

“Kami juga akan melakukan pemeriksaan kesiapan pembentukan kantor baru. Meski orangnya tidak ada di Sibolga, pengawasan tetap berjalan yang akan dilakukan oleh kantor OJK yang sudah ada di Medan,” sebutnya.

Masih dikatakan Fauji, pihaknya akan datang untuk melakukan edukasi keliling kepada masyarakat secara periodik dengan menggunakan dua unit mobil OJK yang telah disiapkan, yang akan bergerak di wilayah Sumut. Di samping itu OJK juga akan memberikan perlindungan konsumen dari jasa keuangan yang sangat diragukan, jika permasalahannya dilaporkan ke OJK.

Masyarakat yang merasa dirinya dirugikan oleh bank, supaya melaporkannya ke OJK Regional V di Medan. OJK juga akan melakukan langkah-langkah lain kalau tidak bisa diselesaikan oleh jasa keuangan itu sendiri. “Sosialisasi tentang OJK tersebut akan diagendakan di seluruh wilayah Regional V setelah adanya serah terima dengan Bank Indonesia. Saat ini kami sedang melakukan persiapan-persiapan dan bekerja sama dengan Bank Indonesia Sibolga,” ujarnya.

(sumber : metrosiantar)

Read More

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat

SIDIMPUAN – Menurut catatan Yayasan Burangir, sebuah lembaga yang konsen dan perduli melindungi masalah perempuan dan anak, sepanjang 2013 ada 11 kasus kekerasan terhadap anak dan 6 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mereka ditangani.

Direktur Yayasan Burangir Tabagsel, Timbul P Simanungkalit didampingi sekertaris ekskutifnya, Fitri Lenny Wati Harahap kepada METRO, Jumat (27/12) memaparkan, dari jumlah tersebut, kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung meningkat.

“Kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 11 kasus. Dimana 2 kasus diantaranya pelakunya adalah keluarga terdekat korban. Hampir semua kasus terungkap setelah sekian lama terjadi dan bukan karena pengaduan korban. Yang diselesaikan secara hukum baik yang sedang dalam proses maupun sedang menunggu putusan (vonis) sebanyak  9  kasus.  Yang  diselesaikan  secara  keluargaan  dengan  cara  mencabut kembali pelaporannya sebanyak 1 kasus. Yang menolak untuk diproses secara hukum sebanyak 1 kasus,” tukas Timbul.

Lanjutnya lagi, kekerasan fisik, berupa perkelahian antara anak sebanyak 1 kasus. Lalu,  KDRT 6 kasus. Dan hampir semua kasus yang terjadi dilakukan suami kepada istrinya. Dari semua kasus ini hanya 2 kasus yang dilanjutkan ke polisi.

Semua kasus tersebut ditangani langsung oleh pihak Yayasan Burangir. Dari data tersebut kami menyimpulkan, bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Padangsidimpuan cenderung meningkat setiap tahunnya.  Kemudian, kekerasan  seksual  terhadap  anak  cenderung  dilakukan oleh orang terdekat,  semisal  ayah  kandung,  ayah  tiri, saudara kandung, saudara tiri,  kakek, kerabat, guru, tetangga, dan juga pacar.

“Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di 2013, seperti kasus kakek yang mencabuli cucu kandungnya, ayah mencabuli anak kandungnya, yang di tahun 2012 lalu tidak ada. Ada dua kasus yang di tahun 2012 tidak pernah terjadi dan di tahun 2013 ini baru terjadi,” ujarnya.

Dijelaskan, umumnya  pelaku  dan  korban  berasal  dari keluarga miskin dan minim pendidikan. Kebanyakan kasus tersebut terungkap bukan karena pengaduan korban secara langsung, melainkan oleh pihak ketiga (teman, tetangga korban).

Kemudian, banyak  pelaku  tidak  mengetahui  dan  memahami  konsekuensi  hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Juga banyak  korban  belum  mengetahui  kekuatan  hukum dari Undang-Undang Perlindungan  Anak  yang  dapat  menjerat pelaku, sehingga cenderung mendiamkan kejadian tersebut.

Dan menurutnya lagi, Kota Psp yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan secara geografis berada di  tengah-tengah Kabupaten Tapsel, Madina,  Tapteng, Taput, Palas, dan Paluta. Hal  ini mempengaruhi perkembangan Kota Padangsidimpuan menjadi lebih “dahulu”  mengakses informasi, tekhnologi, ekonomi, budaya dan perkembangan lainnya dibanding kabupaten di sekitarnya, yang sekaligus mempengaruhi perilaku masyarakat yang bermukim di kota ini.

Pergeseran budaya, dekadensi moral, peningkatan kriminalitas adalah salah satu dampak dari perkembangan tersebut.  Salahsatunya  adalah  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  dan perempuan.  Bentuk kekerasan yang terjadi  adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran ekonomi, dan pembatasan ruang gerak.

“Dan masih  banyak  kasus  yang  terjadi  belum  sampai  pada  proses hukum, dan cenderung  diselesaikan  secara  kekeluargaan  atau berdamai dengan konpensasi uang. Hal ini dimungkinkan karena korban berasal dari keluarga miskin. Dan ini juga bisa menjadi perhatian bagi pihak penegak hukum, untuk dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, untuk tidak memberi kesempatan kepada pihak pelaku dan korban, melakukan hal tersebut,” tutupnya

(sumber :metrosiantar)

Read More

PADANG SIDEMPUAN – Sebanyak 80 Personil Petugas dari Polres Kota Psp, sudah disiapkan untuk mengamankan perayaan pergantian Malam Tahun Baru nantinya. Demikian disampaikan Kapolres Kota Psp AKBP Budi Hariyanto Sik MSi melaui Kabag Ops Kompol Erdi SH MH, Sabtu (28/12) di ruangan Aula Polres.

“Ada 80 personil yang sudah kita siagakan mulai perayaan malam Natal kemarin hingga Malam pergantian Tahun Baru nanti,” tukasnya. Dari 80 personil tersebut, ditempatkan di beberapa titik, seperti tempat ibadah (gereja, red), Pos Pengamanan dan Pelayanan yang ada diempat tempat.

“Semuanya sudah kita siapkan, dari 80 personil itu, ada yang kita tempatkan di beberapa Gereja dan juga Pos pengamanan yang ada yaitu, Pos PAM Sadabuan, Pos Kota, Pijorkoling dan Pos PAM dan Pelayanan di Batunadua,” tambahnya.

Kabag Ops juga berharap, untuk perayaan malam tahun baru nantinya, diimbau kepada masyarakat untuk dapat merayakannya dalam batas yang wajar, untuk menjaga kekondusifan dan keamanan guna ketentraman umat beragama.

“Saya imbau kepada masyarakat, nantinya untuk dapat merayakan peringatan Malam Tahun Baru dalam batas yang wajar, dan juga diharapkan dapat menjaga kekondisifan untuk menghormati dan menghargai umat lain yang sedang beribadah,” tutupnya.

(sumber : metrosiantar.com)

Read More

Kabupaten Tapanuli Selatan

PADANG SIDEMPUAN – Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut mengunjungi Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul Pasaribu dan Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap, Kamis (12/9) lalu. Dalam kunjungan itu, Pemkab Tapsel tercatat sebagai pemilik saham terbesar kedua di Bank Sumut setelah Pemprovsu.

Pantauan METRO, Bupati Tapsel menyambut kehadiran rombongan PT Bank Sumut yang terdiri dari komisaris utama Rizal Fahlevi Hasibuan SE MM,  Komisaris Djaili Azwar dan Brata Kesuma,  Direksi Pemasaran Ester Juanita Ginting, dan beberapa pimpinan Bank Sumut lainnya.

Setelah menggelar tatap muka penuh akrab dan saling perkenalkan diri di ruangan Bupati Tapsel, rombongan juga menyempatkan diri makan siang bersama di salah satu rumah Makan khas Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang ada di Kota Psp.

Di samping itu Bupati juga memberikan cendera mata khas dari Kabupaten Tapsel yaitu kain tenun hasil karya warga Tapsel.

Kepala Cabang Bank Sumut Psp Hifjan Lubis pada METRO mengatakan, kedatangan dewan komisaris dan dewan direksi PT Bank Sumut tersebut merupakan bentuk hubungan silaturahmi yang baik antara kedua daerah tersebut. Dan termasuk meninjau dan memotivasi kinerja para karyawan yang bertugas di dua daerah ini untuk terus memupuk kerja sama yang baik selama ini.

“Di dua kabupaten dan kota ini, potensi Bank Sumut lebih tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga kerja sama yang ada tetap ditingkatkan di masa yang akan datang. Itulah salah satu tujuan kunjungan tersebut dan kedua kepala daerah menyambut dengan  antusias baik Bapak Syahrul maupun bapak Andar “ ungkap Hifjan.

Dijelaskannya, tentunya kerja sama dan yang baik akan terus dijaga dan PT Bank Sumut Cabang Psp akan tetap berkoordinasi dengan kedua daerah itu. Apalagi  Kabupaten Tapsel memiliki saham PT Bank Sumut yang cukup tinggi.

“Kabupaten Tapsel memiliki saham terbesar di luar pemerintah provinsi yaitu mendekati 10 persen dari saham yang dimiliki Bank Sumut, sedangkan Kota Psp juga memiliki saham terbaik jika dibandingkan pemerintah kota lain yang ada di Sumut,” terangnya.

Diharapkannya, selaku bank yang ada di Sumut, tentunya kerja sama dan partisipasi kedua daerah yang selama ini telah baik agar mendorong dan menjadikan sebagai Bank Sumut sebagai andalan di daerah dalam menjalankan pembangunan.
(sumber : metrosiantar.com)

Read More

Pemda Bisa Ambil Alih Otorita Asahan

JAKARTA – Setelah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) 100 persen menjadi milik pemerintah RI, maka Otorita Asahan ke depan sudah tidak punya peran lagi. Dulunya, Otorita Asahan dibentuk sebagai badan yang mewakili pemerintah RI dalam pengelolaan Inalum, sedangkan pihak Jepang membentuk Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Lantas mau diapakan Otorita Asahan ke depan? Apakah langsung dibubarkan? Hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak pemerintah. Namun, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar tidak setuju jika badan yang kini dipimpin Effendi Sirait itu dibubarkan, dengan alasan terkait nasib karyawannya.

Nasril menyodorkan opsi, alangkah baiknya Otorita Asahan sebagai sebuah lembaga tetap dipertahankan, namun perannya yang diubah. Yakni dijadikan badan penghubung Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba dalam keikutsertaannya mengelola Inalum.

”Jadi struktur Otorita Asahan diubah, mewakili Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota. Orang-orangnya di struktur yang diganti, karyawannya tetap,” ujar Nasril Bahar kepada koran ini di Jakarta, kemarin (15/12).

Disebutkan, Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota memang perlu memiliki wadah khusus dalam keikutsertaannya mengelola Inalum. “Karena tidak mungkin misalnya 10 pemda itu sendiri-sendiri mengurusi Inalum,” ujar politisi dari PAN itu.

”Jadi Otorita Asahan nantinya bisa menjadi penghubung pemda dengan Inalum,” imbuhnya lagi.
Dikatakan, opsi itu lebih sebagai cara untuk menyelamatkan para karyawan Otorita Asahan.

Karena bagaimana pun, lanjutnya, para karyawan Otorita Asahan sudah sangat paham mengenai seluk-beluk Inalum. Jika Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota tidak mau mengambil alih Otorita Asahan, saran Nasril, karyawan Otorita Asahan bisa dialihkan statusnya menjadi karyawan Inalum.

”Karena bisa juga pemda menggunakan BUMD sebagai pihak yang mewakili pemda dalam mengurusi Inalum. Tapi saya lebih mendorong agar pemda memanfaatkan Otorita Asahan saja,” pungkas Nasril yang duduk di komisi yang membidangi masalah industri itu.

(sumber : metrosiantar)

Read More

Nasib Otorita Asahan, Dahlan Iskan Minta Masukan USU

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sudah sepenuhnya menjadi milik pemerintah RI, yang pengelolaannya diserahkan ke Kementerian BUMN. Dengan demikian, masa depan Otorita Asahan, yang telah menjadi bagian penting dari Inalum selama 30 tahun, nasibnya juga ditentukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Nah, hingga kemarin Dahlan belum membuat keputusan apa pun terkait keberadaan Otorita Asahan. Dahlan mengaku, pihaknya masih menunggu masukan-masukan gagasan dari para akademisi Universitas Sumatera Utara (USU). “Saya sudah minta pada universitas di Sumut (Medan, red) untuk memberikan masukan sebaiknya otoritanya masa depannya seperti apa. Nah mohon ada masukan-masukan yang baik, yang terbaik,” ujar Dahlan.

Mantan Dirut PLN yang juga kandidat kuat capres dari Partai Demokrat itu mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan sejumlah akademisi di Sumut agar memberikan masukan-masukan yang diharapkan itu.

“Sudah saya sampaikan saat di sana,” ujar pria yang akhir pekan lalu sudah berkunjung ke kampus USU itu. Sebelumnya, Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait menjelaskan, badan yang dia pimpin itu masih beroperasi di masa transisi pengelolaan Inalum.

Namun, menurutnya, ada dua kemungkinan, yakni pertama Otorita Asahan dilikuidasi. Yang kedua, diarahkan menjadi lembaga yang diperlukan dalam rangka pengembangan Inalum ke depan.  “Kita tinggal menunggu kebijakan pemerintah, Otorita Asahan ini mau diapakan,” ujar Sirait kepada koran ini beberapa hari lalu.

(sumber : metrosiantar.com)

Read More

Penimbunan Lahan Meresahkan Warga

RANTAU – Aktifitas pekerjaan penimbunan lahan yang berada persis di areal bantaran sungai Aek Tapa, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan meresahkan warga dan pengguna jalan. Sebab, selain telah mengganggu arus lalulintas, pekerjaan penimbunan lahan tersebut juga membuat badan jalan berlumpur hingga dikhawatirkan membahayakan pengendara yang melintas.

Julius (27), Suprionoi (27), Rizki Goes (26) dan Ayu Komeng (28), keempat warga Aek Tapa Rantauprapat mengatakan, ulah pengusaha yang secara sembarang melakukan penimbunan lahan di areal bantaran sungai dinilai tidak memikirkan hak-hak dan keselamatan warga.

“Bagaimana kita tidak resah, dalam satu hari sekali, ada puluhan truk muatan tanah yang mondar-mandir di Simpang Aek Tapa. Akibatnya, jalan sekitar Simpang Aek Tapa selalu macet dibuatnya,” ujar Julius diamini ketiga rekannya, Kamis (26/12).

Tak hanya menjadi biang kemacetan, kata Julius, aktifitas penimbunan lahan tersebut juga telah membuat sejumlah titik ruas badan Jalan Aek Tapa Rantauprapat diselimuti lumpur tanah liat yang berasal dari truk-truk pengangkut tanah timbunan tersebut.

Kondisi itu jelas membuat warga kesal, sebab mobil dan sepeda motor warga yang melintas menjadi kotor dan dipenuhi lumpur. Bahkan badan jalan yang berlumpur itu dikhawatirkan akan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas.

“Kita sudah capek-capek nyuci mobil sekilat-kilatnya, tapi saat lewat Simpang Aek Tapa, kendaraan kita kembali berlumpur. Selain itu, kita juga harus ekstra hati-hati melintas di jalan itu, kalau tidak bisa tergelincir karena jalannya licin. Jadi wajar dong kami protes, karena sudah mengganggu ketertiban umum,” tandasnya.

Ironisnya, meski aktifitas penimbunan lahan yang telah mengganggu ketertibaban umum itu sudah  berlangsung sejak sepekan yang lalu, namun belum ada tindakan tegas dari aparatur pemerintahan setempat. Padahal, jalan Aek Tapa Rantauprapat adalah ruas jalan yang kerap dilalui sejumlah pejabat menuju lokasi perkantoran, termasuk Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar.

Sementara Bupati Labuhanbatu, Tigor Panusunan Siregar, melalui Kabag Humas Pemkab Labuhanbatu, Sugeng, yang dikonfirmasi wartawan terkait protes warga Aek Tapa tersebut mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan Bakaran Batu dan Camat Rantau Selatan untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kita koordinasi dulu, agar nanti Lurah atau Camat menekankan kepada pihak pengusaha agar melakukan penyiraman jalan biar warga tidak terganggu,” katanya melalui seluler.

(sumber : Metrosiantar.com)

Read More

Bupati Labuhan Batu Tak Hadir Pada Sidang

RANTAUPRAPAT – LJ Sitorus, pria yang mengajukan gugatan kepada Bupati Labuhanbatu Tigor P Siregar terkait sengketa Informasi Publik di Komite Informasi Publik mengaku kecewa karena Bupati atau perwakilannya tidak hadir dalam sidang sengketa Informasi Publik yang digelar KIP Sumut, Senin (23/12) lalu.

Menurut LJ Sitorus ketidak hadiran itu dinilainya merupakan upaya untuk mengulur waktu.
“Intinya saya kecewa, karena dalam sidang ini tadi seribu alasan disampaikan pihak Bupati agar mengulur waktu,” kata LJ Sitorus.

Permohonan sidang mediasi ini sendiri dilangsungkan karena LJ Sitorus meminta kejelasan terkait kewenangan dan legalitas Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten (Plt Sekdakab) Labuhanbatu mengundangkan Perda dan Perbup APBD 2012-2013.

Sidang sendiri sempat dibuka oleh Majelis KI Sumut, yakni HM Zaki Abdullah, Mayjen Simanungkalit, dan Syahyan. Dalam sidang tersebut  disebutkan ketidak hadiran Bupati atau perwakilanya disampaikan melalui surat kepada KI Sumut dengan alasan padatnya kesibukan pemerintahan seperti penyusunan RAPBD TA 2014 dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

“Bupati Labuhanbatu dan/atau aparatur yang akan diberi tugas atau kuasa untuk hadir pada sidang ajudikasi tanggal 23 Desember 2013 berhalangan hadir oleh karena Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu saat ini sedang melaksanakan kegiatan penting yang telah terjadwal dan harus segera diselesaikan seperti
penyusunan RAPBD tahun anggaran 2014 dan kegiatan social kemasyarakatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan menunggu jadwal sidang ajudikasi berikutnya dari Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara,” kata Panitera Sekretaris KI Sumut, Denny Simamora MSi. Sehingga Ketua Majelis KI Sumut, HM Zaki Abdullah menskors persidangan  hingga waktu yang akan ditentukan dikemudian hari.

Menurut Zaki juga jika nantinya Bupati Labuhanbatu tidak juga hadir di sidang sengketa informasi atas undangan yang mereka sampaikan, KI Sumut akan mengambil keputusan verstek (tanpa dihadir Bupati Labuhanbatu selaku termohon,red).

Secara terpisah, Kabag Hukum Sekretariat Labuhanbatu Apsah Silalahi saat dikonfirmasi melalui selulernya mengaku bahwa ia sedang mengikuti rapat. “Saya sekarang mengikuti rapat. Nanti, saya atau bapak kontakan lagi,” kata Apsah.

(sumber :  metrosiantar.com)

Read More

Labusel Kekurangan Tenaga Audit

KOTAPINANG – Inspektorat Labusel dinilai tak maksimal dalam menjalankan tugas pokok sistem pengawasan internal aparatur di Pemkab Labuhanbatu Selatan.

Pasalnya, untuk 36 kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD), 5 kantor Camat, 5 kantor Unit pelayanan terpadu (UPT) Dinas Pendidikan, 5 Puskesmas, 52 kantor kepala Desa dan puluhan kantor Postu Dinas Kesehatan hanya mendapat pengawasan dari 13 personil pegawai negeri sipil (PNS) Inspektorat Labusel, sebagai tim auditor laporan keuangan.

Sekretaris Inspektorat Labusel Gembira Siregar saat dikonfirmasi, Jumat (27/12) mengatakan, pihaknya mengakui memiliki personil yang terbatas jumlahnya. Namun dirinya enggan berkomentar lebih banyak, menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. “Saya punya atasan dan tak kapasitas saya untuk menjawab, apabila nanti saya menjawab dianggap terlalu berlebihan,” katanya.

Terpisah Ketua Komisi C DPRD Labusel Hasraruddin Nur Daulay mengatakan, keterbatasan personil Inspektorat Labusel tentunya berdampak atas kinerja yang kurang efektif. Apalagi hanya terdiri dari 13 personil PNS Inspektorat dalam melakukan sistem pengawasan audit laporan keuangan daerah di Labusel.
“Justru kalau sistem pengawasan lemah potensi korupsi akan terjadi,” katanya.

Daulay menambahkan, dari puluhan jumlah perkantoran pemerintah daerah bisa dipastikan akan terdapat kesalahan administrasi. Sehingga tidak heran kalau setiap melakukan audit administrasi sering terdengar hanya satu sample yang diambil sebagai barang contoh. Misalkan seperti perkantoran kepala desa pada saat tim auditor inspektorat Labusel turun belum tentu dilakukan seratus persen pada perkantoran kepala desa tersebut.

”Sangat dibutuhkan pertambahan personil pengawasan tim auditor di kantor inspektorat Labusel, guna menghindari terjadinya korupsi atas kelemahan sistem pengawasan tersebut,” katanya.

(sumber : metrosiantar.com)

Read More

Pemesan Ganja Akhirnya Terungkap

RANTAU – Daud Rangkuti (34), pria yang ditangkap atas kasus pencurian cincin dan kalung emas pada Sabtu (14/12) yang lalu, ternyata juga terlibat kasus Narkoba jenis ganja sebanyak 9 kilogram, yang telah diamankan pada  hari Jumat (13/12) sekira pukul 13.00 WIB lalu.

Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu IPTU Zulkarnain SH saat dikonfirmasi, Jumat (27/12) diruangan kerjanya mengatakan Daud Rangkuti alias Rangkuti terlibat atas kasus narkoba ganja sebanyak 9 kilogram.
“Berdasarkan pengakuan kedua tersangka ganja 9 kilogram atas nama  Eka Fitriyanti dan Baitul, yang memesan ganja tersebut adalah Daud Rangkuti. Nah, pada saat penangkapan kemarin di Jalan Taruna Jalinsum By.pass Rantauprapat, Daud Rangkuti berhasil melarikan diri. Jadi, dengan ditangkapnya Daud Rangkuti maka untuk saat ini ada 3 tersangka,” katanya.

Zulkarnain menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Daud Rangkuti, ternyata masih ada tersangka lainnya yakni D warga Rantauprapat yang saat ini telah menjadi DPO . “Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata otak pelakunya adalah si D, dan saat ini,  kita masih memburunya” tambahnya.

Selain itu, Lanjut Zulkarnain, pihak polres Labuhanbatu akan menjerat Daud Rangkuti atas dua kasus yakni kasus pencurian dan kasus narkoba. “Kalau kasus narkobanya, kita akan jerat  Undang-undang Narkotika No 35 tahun 2009 pasal  pasal 111 dengan  ancaman minimal 6 tahun penjara,” ujarnya.

Berita sebelumnya, janda Eka Fitriyanti (31) dan pacarnya Baitul (37) membawa sembilan kilogram (kg) ganja kering ke Labuhanbatu. Namun, belum sempat menyerahkan ganja tersebut kepada bandar yang akan menampung, keduanya keburu diringkus Tim Satnarkoba Polres Labuhanbatu  di Gang Taruna Jalinsum  By Pass Rantauprapat, Jumat (13/12) sekira pukul 13.00 WIB.

Informasi dihimpun di ruang Satnarkoba Polres Labuhanbatu, penangkapan sepasang kekasih itu bermula ketika petugas mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi ganja di Jalinsum By Pass Rantauprapat. Mendapat informasi itu, petugas langsung ke lokasi dan mengamankan sepasang kekasih itu bersama barang bukti ganja sembilan kilogram. Sepasang kekasih tersebut, Eka Fitriyanti (31) janda dua anak warga Stabat Kabupaten Langkat, dan Baitul warga Desa Payah Bujuk Kecamatan Biren Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara.

“Kita telah mengamankan dua orang tersangka dengan barang bukti narkoba jenis daun ganja sebanyak sembilan kilogram yang berasal dari Aceh. Saat ini, kedua tersangka masih kita periksa,” kata Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu Iptu Zulkarnain SH.

Zulkarnain menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka, daun ganja seberat sembilan kilogram tersebut itu dibawa dari Aceh untuk dijual ke Labuhanbatu dengan harga per kilogram Rp1,7 juta. “Ganja itu rencananya mau ditampung seorang bandar berinisial R, warga Rantauprapat. Jadi, saat ini R sedang kita buru,” katanya.

Sementara itu, kedua tersangka saat ditemui mengaku mengantarkan barang haram tersebut karena tergiur dengan harga yang lumayan tinggi. “Melalui telepon, kami dijanjikan si R harga per kilonya Rp1,7 juta, makanya kami mau mengantarkannya,” kata kedua tersangka di sela-sela pemeriksaan.

(sumber : metrosiantar.com)

Read More

Hutan Lindung di Panai Hilir dan Panai Tengah di Babat

PANAI – Aksi pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kecamatan Panai Hilir dan Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, semakin mengkhawatirkan. Kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman penduduk itu, dengan bebas dirambah oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab, baik dengan dalih kelompok tani maupun masyarakat perorangan.

Ironisnya, aksi yang tak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu sama sekali tidak tersentuh hukum.
Kondisi ini sebenarnya sudah menjadi perhatian masyarakat setempat, bahkan beberapa kali melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum terkait adanya aksi perambahan tersebut.

“Tidak digubris. Bahkan, hampir setiap malam kayu keluar dari hutan lindung Panai Tengah dengan menggunakan boat dan truk,” jelas Setiadi, salah seorang pegiat lingkungan di daerah tersebut.

Sementara, menurut data Labuhanbatu Tiger Crisis (LTC) salah satu Non Government Organization (NGO) yang memantau satwa, khususnya harimau sumatera di kabupaten Labuhanbatu. Dari sekitar 2.600 hektare luasan hutan lindung Panai Tengah, saat ini kemungkinan hanya tersisa 50 persen dengan kondisi yang sudah luluh lantak akibat pembalakan liar dan alih fungsi ilegal menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Kalau ini dibantah oleh pemerintah (kabupaten Labuhanbatu), silahkan saja.

Kondisi ril di lapangan yang kita dapati menunjukkan adanya aktivitas ilegal penebangan kayu yang nyaris setiap hari terjadi, termasuk sudah beralih fungsinya sebagian kawasan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat dan kelompok tani,” tegas koordinator LTC, Budiono. Masih berdasarkan temuan LTC, kayu-kayu yang keluar dari kawasan lindung tersebut disimpan dalam sebuah gudang milik dua oknum pengusaha berinisial Pj dan P.

“Pertanyaan sederhananya, apakah Kapolsek setempat tidak mempunyai bawahan yang mengontrol teritorinya? Jika ini memang benar-benar tidak diketahui (Kapolsek)-nya, saya rasa Kapolres (Labuhanbatu) bisa mengganti Kapolsek di wilayah itu karena sangat tidak peka terhadap kondusifitas teritorial hukumnya. Ini jelas membahayakan stabilitas keamanan,” tegas Budiono.

(sumber : metrosiantar)

Read More

Tulisan Jurnalis IRN Media

Read More

Tertibkan Warnet Di Kisaran

KISARAN – Keberadaan warung internet di kota Kisaran yang mulai menjamur di beberapa tempat membuat para orang tua gusar. Pasalnya anak-anak mereka sudah lupa untuk belajar karena keasyikan bermain game. Pemkab Asahan melalui instansi terkait diminta untuk lebih serius dalam penertiban warnet.

Keluhan itu disampaikan Masni (40) warga Kelurahan Kisaran Timur. Menurut Masni, akibat lemahnya pengawasan membuat dua anaknya yang masih berumur 9 tahun dan 11 sering lupa pulang ke rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah.

Bahkan kedua anaknya kini susah diatur karena keasyikkan bermain game on line di warung internet di dekat rumah mereka di Jalan Sisingamangaraja.
Menurut Masni, Pemkab Asahan diminta agar menertibkan warung internet dengan peraturan yang ketat agar para pengusaha warung internet membuat peraturan anak-anak di bawah umur 10 tahun ke bawah dilarang bermain game on line.

Masni menambahkan, apabila hal ini tidak ditanggapi pihak Pemkab Asahan dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak buruk bagi generasi muda di Asahan.
Terpisah Musthopa salah seorang aktivis muda di Asahan dan Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara meminta kepada Pemkab Asahan bersikap tegas dalam penertiban warnet.

(sumber : asahan wordpress)

Read More

PKK dan Dekranasda Batubara harus kreatif songsong Asean community

(Istimewa)

BATUBARA - Tahun 2014 akan membawa dampak positif bagi Kabupaten Batubara. Mulai berlakunya Asean  Economy Community dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang segera beroperasi dapat menjadi faktor pengungkit bagi kemajuan kabupaten tersebut.

Tak hanya sektor industri, Batubara juga memiliki potensi pariwisata dan beragam kerajinan khas daerah yang bisa go internasional.

"Semua faktor di atas akan membuat hasil kerajinan daerah Batubara semakin dikenal oleh masyarakat dalam maupun luar negeri. Kondisi ini harus segera disiapkan Dekranasda dan PKK Batubara sebaik mungkin," kata Ketua Tim Penggerak PKK Sumut dan Ketua Dekranas Daerah Sumut,Sutyas Handayani saat melantik Khadijah Arya  sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Batubara periode 2013-2018, di Aula Gedung Dekranasda, Jalan Simpang Dolog, Kabupaten Batubara hari ini.

Sutias menambahkan,  Dekranasda sebagai organisasi mitra kerja pemerintah mempunyai misi untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Untuk tingkat lokal, itu tercermin dalam upaya melestarikan dan meningkatkan mutu produk-produk kerajian seperti tenun, anyaman, ukiran kayu, kerang, batu cincin, keramik gerabah, bordir, sulam-sulaman dan lain-lain. Hal ini tentu harus  dituangkan melalui program kegiatan baik melalui pembinaan pelatihan, promosi berbagai pameran dalam negeri dan luar negeri adalah hasil dari produk kerajinan daerah se-Sumatera Utara.

"Batubara itu sangat terkenal dengan tenunan songket sangat baik bila ke depan kita lebih kreatif dengan motif-motif baru. Maka perlu kita merangkul generasi untuk bisa mencipta kreasi baru tenun songket,"papar Sutyas.

Di sisi lain PKK adalah mitra pemerintah serta mendukung kegiatan pemerintah tak jauh beda dengan Dekranasda yang  juga membina masyarakat mulai dari kalangan rumah tangga, hingga masyarakat serta ke tingkat pemerintahan.

Selain itu Dekranas juga merupakan salah satu wadah penopang untuk menumbuhkembangkan kerajinan dari IKM/UKM yang harus mendapat perhatian dari seluruh steakholder khususnya pemerintah Kabupaten/Kota untuk mensupport semua program kegiatan sehingga masyarakat dapat lebih maju sebagaimana kita harapkan untuk berdaya saing dalam menghadapi Asean Economy Community 2014.

Lebih lanjut Sutyas memberi harapan sangat besar kepada Hj Khadijah Arya selaku Ketua TP PKK dan juga Ketua Dekranasda Batubara dengan pengalaman dan kepemimpinan pada periode sebelumnya.Karenanya Khadijah diharapkan bisa meneruskan prestasi bahkan membuat inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal senada disampaikan Gubernur Sumut  Gatot Pujo Nugroho yang menyampaikan hasil kerajinan dan potensi daerah lainnya kedepan akan makin maju dengan dukungan Pelabuhan Kuala Tanjung yang bertaraf International. Sehingga para wisatawan mancanegara bisa menikmati hasil-hasil produk Batubara.

Sementara untuk PKK sendiri Gubsu mengharapkan peran ibu PKK bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan PKK yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kemandirian serta harkat dan martabat kaum perempuan.

Sementara Bupati terpilih H OK Arya Zulkarnain dalam ju berharap agar peran PKK dan Dekranasda lebih maju dalam pembinaan tak hanya di kalangan ibu rumah tangga juga di remaja.

(sumber : waspada.co.id)

Read More

Pameran Pembangunan Semarakkan Ulang Tahun Batubara

BATU BARA – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-tujuh Kabupaten Batu Bara disemarakkan dengan pameran pembangunan yang dibuka Wakil Bupati Harry Nugroho di lapangan sepakbola Indrapura, Kecamatan Air Putih.

Pameran yang dikemas dalam acara Gebyar HUT Batu Bara yang berlangsung hingga 31 Desember 2013 tersebut menampilkan sejumlah informasi hasil pembangunan, aneka produk andalan kabupaten tersebut dan diisi dengan berbagai acara hiburan rakyat.

Para peserta pameran terdiri dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), BUMN, BUMD, Dekrasnasda, UMKM dan perusahaan swasta.

Wakil Bupati Batu Bara, Harry Nugroho pada acara pembukaan pameran tersebut, mengatakan bahwa kegiatan itu hendaknya bukan merupakan suatu agenda rutin dan seremonial semata, tetapi hendaknya dapat menjadi wahana menarik investor untuk semakin bergairah menanamkan di daerah itu.

“Dengan meningkatnya pertumbuhan investasi, tentunya akan semakin ikut mewujudkan percepatan kemajuan pembangunan dan peningakatan rakyat di daerah ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat dan pelaku dunia usaha dapat menjadikan momentum penyelenggaraan pameran pembangunan tersebut untuk mengetahui secara lebih rinci berbagai informasi dan produk unggulan daerah itu.

“Di arena pameran pembangunan ini juga ditampilkan data-data tentang peluang investasi dan potensi ekonomi Kabupaten Batu Bara, sehingga memudahkan pelaku dunia usaha untuk memilih produk unggulan apa yang bisa dikembangkan,” kata dia.

Salah satu peluang usaha yang potensial dikembangkan di daerah ini, yakni sub sektor industri kerajinan rumah tangga. Disebutkannya, upaya perbaikan perekonomian masyarakat masih menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Dalam upaya merealisasikan visi Kabupaten Batu Bara, yakni sejahtera dan berjaya, pihaknya mengajak segenap komponen masyarakat di daerah itu untuk ikut bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan di berbagai aspek pembangunan.

“Kabupaten Batu Bara sudah semakin dewasa, masyarakatnya harus dapat mengisi pembangunan dan menjaga persatuan. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan,” tambahnya.

Harry juga mengajak warga di daerah itu untuk saling bergandengan tangan untuk bekerja keras mendukung sejumlah program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah daerah itu.

Sebelumnya, kordinator penyelenggara acara itu, Helman Herdadi, mengatakan bahwa pameran pembangunan merupakan salah satu dari sejumlah rangkain kegiatan HUT ketujuh Kabupaten Batu Bara.

Beberapa acara yang telah digelar, antara lain zikir akbar dan doa, lomba cipta lagu Batu Bara,lomba olah raga tradisionil layang-layang, lomba dayung sampan, lomba kupas kulit kepah, omba gasing dan enggrang. Selain itu, pihaknya juga telah menggelar bhakti sosial dan pertunjukan hiburan rakyat.

(sumber : waspada.co.id)

Read More

Gubsu Lantik Bupati dan Wakil Bupati Batubara

BATUBARA -  OK Arya Zulkarnain  dan Raden Mas Harry Nugroho resmi menjadi pemimpin di Kabupaten Batu Bara dalam lima tahun ke depan. Keduanya telah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara periode 2013-2018.

Pelantikan pemenang pemilukada Batubara ini dilakukan Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi di Gedung DPRD Kabupaten Batu Bara, hari ini. Pada pelantikan itu, Gubsu menegaskan demokrasi adalah menifestasi politik rakyat dan jangan menimbulkan gejolak destruktif.

Pelantikan yang berlangsung aman dan lancar ini juga berlangsung meriah karena dihadiri ribuan undangan dari berbagai lapisan. Mulai dari pejabat pusat hingga masyarakat kalangan bawah.

Tampak hadir pada acara tersebut Anggota DPR RI Ir Ali Wongso Sinaga, Wakil ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap. Anggota DPRDSumut yang juga Ketua Partai Golkar Sumut Ajib Shah Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, ketua Dharma Wanita Persatuan Hj Doharni Nurdin Lubis, mewakili Pangdam yakni Danrem 022 Pantai Timur Kol Inf Arif Teguh Indra Atmoko, mewakili ketua Pengadilan Negeri Sumut yakni ketua PN Kisaran Nazar Effriandi, Mewakili Danlantamal yakni Danlanal Tanjung Balai Letkol T Sembiring, Mewakili kapolda yakni Dir Sabara D Sinuraya, mewakiki Kajatisu yakni Kajari Lima Pulh R Tarigan, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumut.

Dr Amiruddin, Ambart Nasution serta Zulfikar juga beberapa Bupati dan Walikoa seperti Bupati Labura, Bupati Langkat, Walikoita Tebing Tinggi Walikota Tanjung Balai, Bupati Samosir, Bupati Asahan dan Wakil Bupati Labuhan Batu.
Terlihat juga Karangan bunga berisi ucapan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati juga terpajang berderet di sepanjang jalan Protokol Kota Lima Puloh depan Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara.

Prosesi pelantikan dimulai pukul 10.00 diawali rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Batubara dengan agenda pengambilan sumpah jabatan OK Arya Zulkarnain sebagai Bupati dan H Raden Mas Harry Nugroho sebagai Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara periode 2013-2018.

Bertindak sebagai pimpinan sidang, Ketua DPRD Batu Bara Selamat Arifin. Dalam sidang paripurna istimewa dibacakan putusan Menteri Dalam Negeri tentang perberhentian OK Arya Zulkarnain  dan  Gongmatua sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dan mengangkat H OK Arya Zulkarnaindan H Raden Mas Harry Nugroho sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara lima tahun ke depan.

Selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Setelah Gubernur resmi melantik, diteruskan pemasangan atribut berupa tanda pangkat serta lencana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara periode 2013-2018.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho  menjelaskan, seharusnya pelantikan dilaksanakan tanggal 23 Desember 2013 yang bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara periode 2008-2013 namun karena ada agenda rapat paripurna DPRD Sumut sehingga pelantikan baru bisa dilaksanakan hari ini.

"Prosesi ini merupakan sebuah puncak tahapan pemilukada setelah pemungutan tahapan pemilukada dilaksanakan tanggal 19 September 2013 yang lalu dan telah diputuskan oleh KPU kabupaten Batu Bara pasangan OK Arya Zulkarnain dan  Raden Mas Harry Nugroho  sebagai pasangan calon terpilih," ujarnya.

Pelaksanaan demokrasi, lanjut Gubsu pada prinsipnya adalah meminta suara rakyat untuk memilih pemimpinnya dan tidak dimaksudkan untuk membuat situasi daerah menjadi bergejolak. Pemilukada merupakan manifestasi politik rakyat untuk ikut menentukan keberhasilan pembangunan daerah terutama lima tahun mendatang."Jadi sikap kritis yang mengarah pada destruktif harus bisa kita jauhkan dari praktek demokrasi," harapnya.

Untuk itu, lanjutnya, bagi pasangan calon yang belum berhasil tidak perlu berkecil hati semua prosedur dan tahapan pemilukada telah dijalani mekanisme hukum untuk memperoleh keadilan juga telah ditemuh di mahkamah konstitusi sehingga kita harus legowo dan berlapang dada menerima keputusan ini.

Lebih jauh dari itu kita semua berharap bagi pasangan calon yang belum memperolah kesempatan untuk memenangkan pemilukasa agar mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh  OK Arya Zulkranain SH MM dan  Raden Mas Harry Nugroho  karena  kabupaten Batu Bara ini tetap membutuhkan dukungan dan partisipasi saudara saudara dalam membangun kemajuan daerah.

Lebih lanjut Gubsu menyampaikan sesungguhnya pelaksanan pemerintahann di daerah merupakan implementasi desentralisasi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. "Jika dipahami dalam perspektif yang sempit akan menumbuhkan egoisme sektoral yang bersifat kedaerahan yang berlebihan," katanya.

Maka, Jika kondisi seperti ini terjadi akan berdamfak pada koordinasi antar tingkat pemerintahan dan antar daerah menjadi sulit demikian pula dalam hal pengelolaan sumber daya alam akibat keinginan meningkatkan pendapatan daerah dapat mendorong eksploitasi pengelolaan sumber daya alam berlebihan yang berimplikasi terhadap kelestarian lingkungan dan pada akhirnya kontra produktif dengan tujuan dan cita cita otonomi daerah itu sendiri.

Dalam beberapa, lanjut Gubsu lagi, kesempatan saudara bupati dan wakil telah menyampaikan visi dan misi dihadapan kinstiuen tekad saudara untuk melanjutkan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan taraf perekonomian merupakan suatu konsep yang ideal karena konsep ini merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan hiidup dasar yang dibutuhkan warga dan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Sejalan dengan itu, perlu kita ingat bahwa pelantikan hari inu disaksikan oleh ribuan masyarakat Batu Bara baik secara langsung maupun melalui pemberitaan, oleh karenanya harapan masyarakat kepada saudara saudara untuk melanjutkan pembangunan kearah yang kebih baik akan terus ditunggu dan ditagih hingga akhir masa jabatan saudara berdua.

"Melihat pegalaman yang dimiliki oleh  OK Arya Zulkranain yang periode sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati dan berlatar belakang birokrat serta saudara  Raden Mas Harry Nugroho  yang memiliki pengalaman bekerja disektor swasta Internasional merupakan kombinasi yang ideal dimana kedua aspek ini dapat saling melengkapi dan menjadi modal yang sangat berarti untuk membabagun kabupaten Batu Bara," katanya.

Apalagi, perlu kita sadari bahwa pembangunan itu juga dapat dilaksanakan oleh swasta melalui investasi dan untuk menarik investor tentu kita harus mempuyai jaringan apalagi masyarakat kebaupaten Batu Bara yakin dengan kemampuan Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam membangun jarigan dengan investor.

"Ini menjadi penting karena di kabupaten Batu Bara akan dibangun pelabuhan HUB Internasional Kuala Tanjung yang berlokasi di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh," ujarnya.

Apalagi, lanjut Gubsu hal ini diperkuat dengan peraturan presiden nomor 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.

Selain itu juga akan dikembangkan Pelabuhan PT Inalum dalam rangka mendukung kawasan khusus ekonomni Sei Semangke. Maka peluang itu harus benar-benar dapat dimamfaatkan oleh pemerintah kabupaten Batu Bara beserta seluruh masyarakat pengembangan infrastruktur wajib dilakukan untuk meningjkatkan daya saing daerah disamping juga iklim yang kondusif bagi dunia usaha harus senantiasa dijaga dan meruapakan tanggung jawab semua pihak.

"kita harus berfikir jauh kedepan jangan karena keuntungan sesaat pelung maupun potensi ekonomi jangka panjang yang membawa efek positif bagi perekonomian masyarakat tidak menjadi kenyataan," kata Gubsu berpesan.

Usai sambutan Gubernur, dilakukan acara pemberian ucapan selamat kepada Bupati dan Wabup yang baru dilantik. Diawali ucapan selamat dari Gubsu Gatot Pujo Nugroho didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sumut  Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho serta pejabat lainya.

(sumber : waspada.co.id)

Read More