Wakapolri : Polisi Korupsi itu Polisi Goblok

Jakarta  –   Korupsi di tubuh Polri, terus disorot. Mulai rekening gendut hingga jabatan basah masih menjadi makanan empuk yang dilontarkan terhadap korps Bhayangkara ini.

Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Oegroseno juga tak habis pikir jika masih ada pejabat Polri,  yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudalah, cukup satu polisi saja yang ditangkap KPK. Tak ada lagi polisi yang terlibat korupsi,” harap Mantan Kapolda Sumetara Utara pada Pekan Anti Korupsi 2013, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12) .  Sejauh ini KPK menangani kasus rekening gendut yang melibatkan Brigjen Djoko Susilo, yang sudah di vonis 10 tahun penjara.

Namun, lanjut jenderal bintang tiga,  jika ada polisi korupsi hendaknya KPK langsung menindak. “Ya sikat saja! Kan sudah lihat ada yang ditangkap, kalau masih ada ya goblok (bodoh-Red), itu namanya,” lontarnya serius.

Malah Wakapolri memberi sumpah kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi, maka bersiap-siaplah masuk neraka. “Lebih-lebih menerima gratifikasi pakai kwitansi kurang ajar, pura-pura jujur tapi terima suap,” tegasnya.

Dikatakan, polisi harus terus menganut anti terhadap korupsi. Mengingat, perilaku korupsi merugikan keuangan negara, juga membuat malu institusi Polri sebagai  lembaga negara.

Memang upaya perbaikan internal Polri hingga saat ini masih terus dilakukan. Meminimalisir polisi yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, juga diterus diupayakan. “Bahkan sistem kita perbaiki, seperti mutasi,” paparnya.

Selain itu, Wakapolri Komjen Pol Oegroseno menyarankan agar lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) segera membuat Laporan Hasil Keuangan Pejabat Negara (LHKPN). Hal tersebut guna menghindari kecurigaan mengapa seorang anggota polisi bisa menjadi kaya raya seketika.

“Saya pernah bilang gini, sebaiknya begitu lulus pendidikan Akpol mulai mengisi LHKPN, walaupun zero ya, walaupun nol. Jadi melatih disiplin pribadi nanti,” sambungnya.

Oegroseno memperbolehkan anggota-anggota polisi yang baru untuk kaya raya, namun harus jelas dari mana hasil kekayaannya.

Dia pun mencontohkan jika ada anggota polisi yang kaya raya dari hasil pemberian mertuanya, itu harus segera dilaporkan kepada atasannya melalui LHKPN.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memiliki strategis, solusi dan cara untuk menghentikan korupsi di tubuh Polri. “Saya menilai harus ada perbaikan sistem untuk mencegah korupsi yang sudah menjangkit di setiap lembaga, dan institusi termasuk  Polri,” paparnya pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional  di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Diakuinya, institusi Polri yang kerap mendapat predikat institusi rawan korupsi harus segera membenahi sistem. Sebab, pencegahan korupsi harus diawali dengan ketauladanan dan dimulai dari pimpinan tertinggi. Jika pimpinan di atas bersih, maka tentunya yang dibawahnya ikut bersih.

Selain memperbaiki sistem, kata dia, menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang tepat. Mengingat, banyak polisi yang baik dan jujur, namun tidak ditempatkan di tempat yang bagus. “Jika  Kapolrinya bagus, tentu yang dibawahnya juga bagus. Tapi kalau Kapolrinya suka ’86′, dibawahnya juga suka ’86′,” ucapnya
(sumber : kpkpos.com)